Belanda
datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596-1811,dan yang kedua kalinya
pada tahun 1814-1904. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk
memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Dan untuk melancarkan usahanya,
Belanda menempuh beberapa cara yaitu membentuk VOC pada tahun 1902 dan
membentuk pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Setelah masa penjajahan itu
usai, Belanda meninggalkan kebudayaan dan kebijakan-kebijakan yang sebagian
masih di pakai oleh Indonesia.
Indonesia
pada masa pemerintahan Hindia-Belanda abad XIX sudah mengalami berbagai
pergantian Gubernur Jendral tetapi yang paling menyengsarakan rakyat yaitu pada
masa Gubjen, Rafles, Daendels, Van den Bosch, dan van Hogendrop. Yang
menerapkan system tanam paksa, penyerahan wajib hasil pertanian, penyewaan
tanah kepada rakyat, penyewaan desa pada pihak swasta dan pembuatan jalan dari
Anyer sampai Panarukan.
Indonesia
pernah merasakan dijajah oleh negara lain, seperti Portugis dan Inggris. Akan tetapi
penjajahan itu tidak begitu lama. Baru setelah itu bangsa Indonesia mulai
dijajah kembali oleh bangsa barat yaitu Belanda yang kurang lebih selama 300
tahun lamanya. Pada awalnya Belanda hanya ingin melakukan perdagangan
rempah-rempah di Indonesia. Akan tetapi melihat kondisi Indonesia yang begitu
kaya akan rempah-rempah VOC berniat melakukan monopoli perdagangan. VOC
merupakan persatuan dari berbagai perseroan dan disahkan dengan suatu piagam
yang memberi hak khusus untuk berdagang, berlayar dan memegang kekuasaan. Jadi pada saat pemerintahan
Hindia-Belanda, masyarakat sangat tertindas karena adanya sistem tanam paksa
dan kerja rodi dan pemerintahan yang hanya mengntungkan pemerintahan Belanda, tidak
memperhatikan rakyat.
A. Latar
Belakang
Latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia adalah akibat meletusnya
perang delapan puluh tahun antara Belanda dan Spanyol (1568-1648). Pada
awalnya, perang antara Belanda dan Spanyol bersifat agama karena Belanda
mayoritas beragama kristen protestan sedangkan orang Spanyol beragama kristen
katolik. Perang tersebut kemudian menjadi perang ekonomi dan politik. Raja
philip II dari Spanyol memerintahkan kota Lisabon tertutup bagi kapal Belanda
pada tahun 1585 selain karena faktor tesebut juga karena adanya petunjuk jalan
ke Indonesia dari Jan Huygen Van Lischoten, mantan pelaut Belanda yang bekerja
pada Portugis dan pernah sampai di Indonesia.
Tujuan
kedatangan belanda ke indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah. Setelah
berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan keuntungan yang besar,
belanda berusaha untuk mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah dan
menjajah. Untuk melancarkan usahanya, belanda
menempuh beberapa cara seperti pembentukan VOC dan pembentukan pemerintahan kolonial
Hindia-Belanda.
Pada
awal abad XIX Jawa Setelah pemerintahan Inggris berakhir, yaitu pada tahun
1816, Indonesia kembali dikuasai oleh Pemerintahan Hindia-Belanda. Pada masa
”kedua” penjajahan ini, yang sangat terkenal adalah sistem tanam paksa yang
diterapkan oleh Van den Bosch. Pelaksanaannya pun dimulai pada tahun 1830.
Terdapat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa tersebut.
Namun pada akhirnya, dalam praktek sesungguhnya terdapat banyak
penyimpangan-penyimpangan.
Terdapat
perbedaan antara penerapan sistem sewa tanah yang dilaksanakan oleh Raffles
serta sistem tanam paksa yang dilaksanakan oleh Van den Bosch. Keduanya membawa
dampak yang tidak sedikit bagi kehidupan bangsa Indonesia.
Dalam
perkembangan sampai dengan paruh pertama abad ke-19, kebijakan selain
bidang perekonomian, dalam bidang pendidikan juga tidak diabaikan oleh
pemerintah Hindia-Belanda, tetapi itu hanya masih berupa rencana dari pada
tindakan nyata. Dalam periode itu pemerintah harus melakukan penghematan anggaran,
biaya untuk menumpas Perang Dipenogoro (1825-1830), dan untuk pelaksanaan Culturstelsel.
Dalam
rangka usahanya menguasai Indonesia,Belanda secara licik menjalankan politik
pecah belah,sehingga kerajaan-kerajaan yang saling bertentangan itu menjadi
lemah.Kesempatan inilah digunakan oleh Belanda untuk menjajah Indonesia.
B. Sejarah
Kedatangan Hindia-Belanda di Indonesia
Bangsa
belanda datang ke indonesia pertama kali pada tahun 1596. Rombongan bangsa
belanda yang dipimpinoleh Cornelis de Houtman dan Pieter Keyzer ini membawa
empat buah kapal. Setelah menempuh perjalanan
selama empat belas bulan, pada 22 Juni 1596, mereka berhasil mendarat
di Pelabuhan Banten. Inilah titik awal kedatangan Belanda diNusantara..
Kunjungan pertama tidak berhasil karena sikap arogan Cornelis
de Houtman. Pada 1 Mei 1598, Perseroan Amsterdam mengirim kembali
rombongan perdagangannya ke Nusantara di bawah pimpinan Jacobvan Neck, van
Heemskerck, dan van Waerwijck. Dengan belajar dari kesalahan Cornelis de Houtman,
mereka berhasil mengambil simpati penguasa Banten sehingga parapedagang Belanda
ini diperbolehkan berdagang di Pelabuhan Banten.
Tujuan
kedatangan belanda ke indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah. Setelah
berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan keuntungan yang besar,
belanda berusaha untuk mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah dan
menjajah.
C. Sejarah
Kedatangan VOC di Indonesia
VOC (Verenigde
Oost-Indische Compagnie) didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 adalah
perusahaan Belanda yang memiliki monopoli untuk aktifitas perdagangan di
Asia.Disebut Hindia Timur karena ada pula VWC yang merupakan perserikatan
dagang Hindia Barat.Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan pertama yang
mengeluarkan pembagiaan saham.Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah badan
dagang saja,tetapi badan dagang ini istimewa karena di dukung oleh negara dan
diberi fasilitas-fasilitas sendiri yang istimewa.Misalkan VOC boleh memiliki
tentara dan boleh bernegosiasi dengan negara-negara lain.Bisa dikatakan VOC
adalah negara dalam negara.VOC terdiri 6 bagian (kamers),yang terdapat di
Amsterdam,Miiddelburg (untuk Zeeland), Enkhuizen, Delft, Hoom dan Rotterdam.
Pada
abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah
Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda
(bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC). VOC telah
diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah
tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia,
yang kini bernama Jakarta.
Tujuan
utama dari pembentukan VOC adalah sebagai berikut :
1)
Menguasai
pelabuhan penting.
2)
Menguasai
kerajaan-kerajaan di Indonesia.
3)
Melaksanakan
monopoli perdagangan di Indonesia.
4)
Mengatasi
persaingan antara Belanda dengan pedagang Eropa lainnya
Tujuan
utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah
di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan
terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap
orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut.
Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada
pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh
populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan
pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi
terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam
beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.
D. Kegiatan-kegiatan
VOC di Indonesia
Kegiatan
VOC di Indonesia mulai diorganisasi dan dimonopoli perdagangan mulai diterapkan
setelah ditetapkannya gubernur jendral yang pertama yaitu Pieter
Both. Pieter Both menentukan pusat kedudukan VOC di Ambon. Pilihan itu didasari
pertimbanagan bahwa dari ambon kegiatan untuk menerapkan monopoli perdagangan
rempah-rempah di Maluku akan lebih mudah dilakukan. Dalam perkembangannya
Pieter Both memindahkan pusat kedudukan VOC ke Jayakarta dengan alasan lebih
srategis dan akan lebih mudah menyingkirkan portugis yang berkedudukan di
Malaka.
Sejak
tanggal 31 Mei 1691,VOC memperoleh hak penuh atas Jayakarta, dan
sejak itu Jayakarta berubah menjadi Batavia. Melalui Batavia VOC memperluas
pengaruhnya ke berbagai wilayah di Indonesia. Perluasan pengaruh itu disertai
penerapan monopoli perdagangan. Dengan kekuatan militer dan keahlian memecah
belah,sejumlah wilayah tunduk pada pengaruh VOC. Untuk menjalankan monopoli
perdagangan VOC membuat peraturan sebagai berikut :
1) Petani
rempah-rempah hanya boleh bertindak sebagai produsen hak jual-beli hanya
dimiliki VOC
2) Panen
rempah-rempah harus di jual kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC.
3) Barang
kebutuhan sehari-hari seperti peralatan rumah tangga,garam,dan kain harus
dibeli dari VOC dengan harga yang ditentukan VOC.
Perluasan
pengaruh VOC berlangsung setelah VOC berkedudukan di Batavia. Setelah menguasai
Batavia,VOC menenamkan pengaruh politik di kerajaan Banten. Kemudian,VOC
bergerak ke timur dan berhasil memperlemah kerajaan mataram di Jawa Tengah
melalui perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga. Sedangkan Makassar,VOC
berhasil menenamkan pengaruh politiknya melalui perjanjian Bongaya.
Di
Maluku,VOC menenamkan pengaruh politiknya melalui perjanjian dengan penguasa
setempat. Dengan itu,VOC mengadakan perjanjian untuk saling membantu menghadang
pengaruh Portugis. Dengan Ternate,VOC mengadakan perjanjian dalam rangka
menanamkan pengaruhnya di Selat Barat,Luhu,Kambelo, dan Ludisi yang termasuk
wilayah kekuasaan VOC.
E. Bubarnya
VOC di Indonesia
Hampir 2
abad VOC mengalami kejayaan dan berkuasa mutlak di Indonesia (abad ke-17 dan
ke-18) banyak keuntungan dari monopoli perdagangan rempah-rempah dan campur
tangan secara politis di berbagai wilayah.
Pada
akhir abad ke-18 organisasi ini mengalami kebangkrutan,dan tanggal 31 Desember
1799 VOC di bubarkan. Bangkrutnya VOC itu ditandai oleh buruknya kondisi
keuangan serikat dagang tersebut. Dengan kas yang kosong dan utang yang
menumpuk,VOC kemudian tidak dapat lagi menjalankan kegiatannya. Berikut ini
faktor-faktor penyebab bangkrutnya VOC :
1)
Para
pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi.
2) Banyak
pegawai VOC yang tidak cakap sehingga pengendalian monopoli perdagangan tidak
berjalan sebagaimana mestinya.
3) VOC
banyak menanggung utang akibat peperangan yang dilakukan baik dengan rakyat
Indonesia maupun dengan Inggris.
4) Kemrosotan
moral dikalangan para penguasa akibat sistem monopoli perdagangan.
5) Tidak
berjalannya verplichte leveranti (penyerahan wajib) dan preanger
stelsel (aturan pringan) yang di maksudkan untuk mengisi kas VOC yang
kosong.
6)
Banyak
prajurit VOC yang mati akibat menghadapi perlawanan rakyat.
F.
Lahirnya Pemerintahan Hindia-Belanda di Indonesia
Setelah Voc dibubarkan, Kaisar Prancis Napoleon Bonaperte mengangkat
saudaranya untuk dijadikan raja di Belanda. Saudaranya tersebut bernama Louis
Bonaperte. Atas kehendak Louis Bonaperte, diangkatlah Herman Willem Daendels
sebagai gubernur jendral di Indonesia. Tugas-tugas Daendels sebagai gubernr di
Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, mengatur
pemerintahan di Indonesia dan membereskan keuangan. Untuk melaksanakan
tugas-tugasnya Daendels mengambil kebijakan menyangkut bidang pertahanan,
pemerintahan dan keuangan.
Tindakan Daendels menjual tanah-tanah negara kepada orang-orang partikelir
(swasta) dianggap telah melanggar undang-undang. Oleh karena itu, pada tahun
181 Daendels ditarik ke Eropa oleh Napoleon. Alasan yang dikemukakan oleh
Napoleon adalah Daendels akan diikut sertakan dalam penyerbuan ke Rusia pada
tahun 1812. Daendels kemudian digantikan oleh jansens. Akan tetapi jansens
belum sempat melaksanakan tugas-tugasnya, Belanda sudah dikalahkan oleh
Inggris. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dan Inggris menyepakati suatu
Perjanjian yang disebut Kapitulasi Tuntang.
G.
Sistem Pemerintahan Hindia-Belanda di Indonesia
1. Struktur Pemerintahan Hindia-Belanda di Indonesia
a. Sistem Pemerintahan Desentralisasi
Pemerintahan Hindia-Belanda
berupaya menggunakan sistem pemerintahan desentralisasi untuk mengatur
kekuasaan di wilayah jajahannya. Pada dasarnya pemerintahan desentralisasi
hindia-Belanda bertujuan untuk membuka kemungkinan diadakannya daerah-daerah
yang memiliki pemerintahan sendiri namun tetap memiliki tanggung jawab dan
berada di bawah pengawasan pemerintah pusat.
Pada awalnya gubernur jenderal yang merupakan
wakil ratu belanda memiliki kekuasaan yang sanagt luas, sehingga untuk
melaksanakan tugasnya dibantu oleh organisasi-organisasi pemerintah yang diisi oleh
pejabat-pejabat baik pusat maupun daerah. Namun kekuasaan yang tak terbatas
menuai protes dari komunitas-komunitas pengusaha Belanda, karena mereka juga
ingin menyuarakan pendapatnya dalam menentukan kebijakan.
Untuk mengatasi hal itu diusulkan
untuk membentuk gewestelijk raden,yaitu suatu dewan dimana warga
eropa dapat berbicara untuk menyuarakan isi hatinya. Inilah yang mengawali
terbentukany decentralisatie wet, kurang lebih pasalnya berisi
tentang pemerintah di daerah-daerah jajahan kerajaan Belanda.
b. Birokrasi Pada Masa Pemerintah Hindia-Belanda
Sebagai bangsa pendatang yang
ingin menguasai wilayah nusantara, baik secara politik maupun ekonomi,
pemerintah kolonial menyadari bahwa keberadaannya tidak selalu aman. untuk itu
pemerintah kolonial menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang
masih disegani, hal ini bertujuan untuk menanamkan pengaruh politiknya terhadap
elite politik kerajaan.
Terjadi dualisme sistem birokrasi
pemerintahan pada saat pemerintahan kolonial berlangsung, yaitu mulai
diperkenalkannya sistem administrasi kolonial (Binnenlandsche Bestuur)
yang memperkenalkan sistem administrasi dan birokrasi modern yang puncaknya
pada ratu Belanda dan sistem administrasi tradisional (inheemche Bestuur)
masih dipertahankan oleh pemerintah kolonial.
Dalam struktur pemerintahan di
nusantara, Belanda menempatkan Gubernur Jenderal yang dibantu oleh gubernur dan
residen. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di
batavia, setingkat wilayah propinsi. Sedangkan untuk tingkat kabupaten terdapat
asisen residen dan pengawas (Controleur). keberadaan asisten residen
diangkat oleh gubernur jenderal untuk mengawasi bupati dan wedana dalam
menjalankan pemerintahan sehari-hari. Pengawasan dari raa hanya ditunjukkan
pada saat-saat tertentu, seperti pengiriman upeti kepada raja. bupati tidak
memiliki kekuasaan yang otonom lagi, akan tetapi selalu mendapat kontrol dari
pengawas yang ditunjuk pemerintah pusat. perubahan birokrasi pemerintahan
tersebut mendorong Belanda untuk mengadakan perubahan hak pemakaian tanah.
Struktur administrasi pemerintah
kolonial belanda di indonesia sebagai berikut. gubernur jenderal memegang
kekuasaan tertinggi sebagai wakil dari Ratu Belanda yang berkedudukan di
propinsi. dikabupaten diperintah oleh gubernur, sub kabupaten oleh residen,
dibawahnya ada asisten residen yang mengawasi para patih dan bupati, dibawahnya
ada pengawas yang bertugas mengawasi wedana dan asisten wedana.
2. Kebijakan-kebijakan pada Pemerintahan Hindia-Belanda
a. Kebijakan Pemerintahan pada Masa DAENDELS
Setelah VOC bubar,Herman Wiiliam
Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia,dengan tugas pokoknya,antara
lain :
1)
Mempertahankan
pulau Jawa dari serangan Inggris
2)
Mengatur
pemerintahan di Indonesia
Untuk menjalankan tugas-tugasnya
Daendels melakukan beberapa tindakan,antara lain sebagai berikut :
1)
Membentuk
pasukan dari orang-orang Indonesia.
2)
Mendirikan
pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
3)
Membangun
pangkalan armada di Merak dan Ujung kulon.
4)
Mendirikan
benteng-benteng pertahanan.
5)
Membangun
Jalan Raya Anyer- Panarukan.
Beberapa cara yang di lakukan
Daendels untuk mendapatkan dana agar dapat menjalankan tugasnya antara lain :
1)
Contingenten
: mewajibkan penduduk untuk menyerahkan sebagian hasil buminya sebagai pajak.
2)
Verplichte Leverentie
: mewajibkan penduduk menjual hasil buminya kepada pemerintahan Belanda dengan
harga yang di tentukan.
3)
Menjual
tanah negara kepada pihak swasta.
4)
Pringer
Stelsel : mewajibkan penduduk priangan untuk menanam kopi yang hasilnya di
serahkan kepada pemerintahan Belanda.
Pemerintahan Daendels di
Indonesia menimbulkan penderitaan rakyat karena Daendels bertindak kejam
terhadap rakyat. Daendels mengeksploitasi kekayaan alam dan tenaga rakyat
Indonesia yang menimbulkan kebencian rakyat. Selain itu Daendels melakukan
kesalahan dengan menjual tanah pemerintahan kepada para pengusaha swasta.
Akibatnya pada tahun 1811 Daendels di tarik kembali ke Belanda dan di gantikan
oleh Janssens.
b. Kebijakan Pemerintahan Pada Masa JASSENS
Gubernur Jendral Janssens
ternyata seorang Gubernur Jendral yang lemah,buktinya ketika Inggris menyerang
Janssens terpaksa harus menyerah dan menandatangani perjanjian Kapitulasi
Tuntang 17 Desember 1811.
Isi
perjanjian Kapitulasi Tuntang adalah :
1)
Seluruh
militer Belanda menjadi tawanan Inggris.
2)
Utang
pemerintahan Belanda tidak di akui Inggris.
3)
Indonesia
harus diserahkan kepada Inggris.
4)
Kekalahan
Janssens disebabkan oleh :
5)
Tidak
terjalinnya hubungan kerjasama dengan raja-raja di Indonesia.
6)
Angkatan
perang warisan Daendels kurang kuat.
7)
Janssens
kurang cakap memimpin pemerintahan
c. Kebijakan Pemerintahan pada Masa RAFFLES
Dengan penandatangan Kapitulasi
Tuntang tanggal 17 Desember 1811,Belanda harus menyerahkan Indonesia kepada
Inggris di bawah pimpinan Stamoford Raffles yang berkedudukan di Batavia.
Raffles
menerapkan kebijakan-kebijakan antara lain :
1)
Membagi
pulau Jawa menjadi 16 karesidenan.
2)
Melarang
perdagangan budak
3)
Menghapus
segala bentuk penyerahan wajib semasa Daendels
4)
Menghapus
peran Bupati sebagai pemungut pajak
5)
Memberlakukan
sistem sewa tanah (Landrent)
Akan tetapi sistem pajak sewa
tanah (Land rent) pada masa Raffles mengalami kegagalan,sebab :
1)
Sulit
menentukan jumlah pajak yang harus di bayar
2)
Tidak
ada dukungan dari para Bupati
3)
Pajak
sewa tanah harus dibayar dengan uang,padahal rakyat belum mengenal sistem
peredaran uang.
Pemerintahan Raffles berakhir
tahun 1816 dikarenakan berdasar perjanjian London yang di tandatangani Inggris
dan Belanda tahun 1814, Inggris harus menyerahkan kembali tanah jajahan yang di
rebut dari Belanda termasuk Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1816 Inggris di
wakili John Fendell dan pihak Belanda di wakili oleh Boyskes,Elout,dan Van Der
Cappelen.
Dalam
pemerintahannya yang singkat Raffles juga berjasa,yaitu :
1)
Menyusun
buku History of Java
2)
Menemukan
Bunga Raffesi
3)
Merintis
terbentuknya Kebun Raya Bogor.
d. Sistem Tanam Paksa di Indonesia
Abad ke-19 pemerintahan Belanda
mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh :
1)
Banyaknya
hutang luar negeri yang di tanggung pemerintahan Belanda.
2) Banyaknya
biaya yang dikeluarkan pemerintahan Belanda untuk perang melawan rakyat
Indonesia dan pemberontakan rakyat Belgia yang ingin memerdekaan diri dari
Belanda.
Untuk mengatasi Van Den Bosch
mengusulkan pelaksanaan sistem tanam paksa / Cultur Stelsel di Indonesia.
Dalam pelaksanaan tanam paksa
telah diatur beberapa pokok ketentuaan ,akan tetapi dalam pelaksanaan sistem
tanam paksa menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Penyimpangan itu
disebabkan oleh adanya culture proceten yang diberlakukan pemerintah Belanda.
Culture procentan adalah hadiah / persen bagi setiap pegawai tanam paksa yang
dapat menyetorkan hasil tanaman melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Hal
tersebut mengakibatkan para pegawai tanam paksa berusaha memaksa dan memeras rakyat.
Pelaksanaan
sistem tanam paksa menimbulkan akibat yaitu :
1)
Bagi
Indonesia , menimbulkan penderitaan ,kelaparan,kemiskinan bagi rakyat Indonesia
terutama di daerah Demak, Grobogan, dan Cirebon.
2) Bagi
Belanda, sistem tanam paksa menyebabkan pemerintahan Belanda mengalami surplus
keuangan.
Pelaksanaan sistem tanam yang
menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia mendapat kritik keras dari tokoh
liberal dan humanis Belanda.
Tokoh-tokoh
penentang sistem tanam paksa adalah :
1) Douwes
Dekker dengan nama samaran Empu Tatuli yang melukiskan penderitaan rakyat
Indonesia akibat sistem tanam paksa.
2) Frans
Van der Putte yang menentang sistem tanam paksa dengan menulis buku berjudul
Suiker Contraction. Bersama dengan Baron Van Hoevel berjuang menghapus sistem
tanam paksa melalui parlemen Belanda.
Adanya kritikan-kritikan terhadap
pelaksanaan sistem tanam paksa akhirnya mendorong pemerintahan Belanda
menghapus sistem tanam paksa secara resmi tahun 1870.
e. Kebijakan Pelaksanaan Politik Pintu Terbuka
Sistem tanam paksa secara resmi
dihapus tahun 1870 sejak saat itu perekonomian Hindia-Belanda memasuki zaman
liberal. Menurut kaum liberal kehidupan perekonomian dan pihak swasta bebas
melakukan tindakan ekonomi.
Pada tahun 1870 politik pintu
terbuka/politik colonial liberal diberlakukan di Indonesia yang di tandai
dengan keluarnya undang-undang Agraria (Agrasche Wet) tahun 1870.
Tujuan
dikeluarkan undang-undang Agraria adalah :
1) Memberikan
kesempatan kepada para pengusaha swasta asing untuk menyewa tanah dari rakyat
Indonesia.
2) Melindungi
hak milik petani pribumi atas tanahnya dari penguasaan orang asing.
Pokok-pokok
aturan dalam Undang-undang Agraria adalah :
1) Gubernur
Jendral tidak boleh menjual tanah pemerintah,tanah tersebut dapat disewakan
paling lama 75 tahun.
2)
Gubernur
Jendral tidak boleh mengambil tanah yang dibuka rakyat
3) Tanah
milik pemerintah antara lain hutan yang belum dibuka,tanah yang berada diluar
wilayah milik desa,tanah milik adat.
4) Tanah
milik penduduk antara lain semua sawah,ladang dan sejenisnya yang dimiliki oleh
penduduk desa,boleh disewa pihak swasta jangka panjang waktu 5 sampai 20 tahun.
Dengan adanya politik pintu
terbuka tersebut berarti bangsa Indonesia terbuka untuk penanaman modal asing.
Pelaksanaan politik pintu terbuka di Indonesia menimbulkan akibat atau dampak
yang luas antara lain :
1)
Tanah
perkebunan semakin tambah luas
2)
Rakyat
terutama dipulau Jawa hidup dalam kemiskinan dan penderitaan
3)
Usaha
kerajinan rakyat terdesak oleh barang-barang impor
4)
Rakyat
pedesaan mulai mengenal arti pentingnya peredaraan uang.
5)
Modal
swasta asing mulai ditanam di Indonesia
H.Perlawanan
Rakyat Indonesia Terhadap Pemerintah Hindia-Belanda
1. Perang Patimura / Perang Maluku
(1817)
Sebab terjadinya perang Maluku
adalah
1)
Penindasan
Belanda terhadap rakyat Maluku
2)
Kegelisahan
rakyat Maluku terhadap Belanda yang diduga membebani rakyat dengan berbagi
pihak
3)
Pendudukan
Belanda atas bentang Duurtstede di Saparua
Dalam perjuangan Pattimura yang
dikenal dengan Thomas Maltullessy dibantu Thomas Pattiwael,Anthonie Rheboak,Said
Parintah,Latumahina dan Christina Marta Tiahahu. Akan tetapi perjuangan
Pattimura mengalami kegagalan. Tertangkapnya para pemimpin perjuangan rakyat
Maluku perlawanan menjadi melemah dan akhirnya dapat dikuasai oleh Belanda.
2. Perang Diponegoro (1825-1830)
Sebab-sebab umum terjadinya
perang Diponegoro melawan pemerintah kolonial Belanda antara lain :
1)
Belanda
turut campur dalam urusan keraton
2) Penderitaan
rakyat akibat perlakuan pemerintahaan kolonial Belanda yang sewenang-wenang
3) Kebencian
kalangan istana karena Belanda semakin mempersempit wilayah kerajaan
4)
Kekecewaan
kaum ulama terhadap sikap orang-orang Belanda yang merendahkan
Adapun penyebab khusus terjadinya
perang Diponegoro adalah pemasangan tonggak-tonggak untuk membuat jalan yang
melalui makan leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa ijin lebih dahulu.
Dalam perjuangan Pangeran
Diponegoro antara lain dibantu Kyai Mojo,Sentot Prawirodirjo,dan Noto Projo
menggunakan siasat gerilya.
Untuk menghadapi perang
Diponegoro Belanda menerapkan sistem benteng stelsel,dengan tujuan adalah :
1)
Mempersempit
ruang gerak Pangeran Diponegoro
2)
Memecah
belah pasukan Diponegoro
3)
Menekan
pertahanan Diponegoro agar cepat menyerah
Adanya benteng stelsel
menyebabkan kedudukan Pangeran Diponegoro menjadi terdesak. Tokoh-tokoh
pemimpin pasukan Diponegoro satu-persatu ditangkap Belanda. Bahkan Pangeran
Diponegoro juga ditangkap Belanda dalam perundingan tanggal 18 Maret 1830.
Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan di Makassar hingga wafat tanggal 8
Januari 1855.
3. Perang Paderi (1821-1837)
Penyebab perang Paderi di
Minangkabau Sumatera Barat adalah :
1)
Pertentangan
antara kaum Adat dan kaum Paderi yang berusaha menegakkan agama Islam dari
tidakan-tindakan yang menyimpang dari ajaran Islam
2)
Belanda
turut campur dalam pertentangan kaum Adat dan kaum Paderi dengan cara membantu
kaum Adat.
4. Perang Bali (1846-1863)
Penyebab terjadinya Perang Bali
melawan pemerintah Belanda adalah :
1)
Belanda
menuntut kerajaan-kerajaan di Bali mengakui kekuasaan pemerintah kolonial
Belanda
2)
Belanda
menolak Hukum Tawan Karang ,yaitu hak raja-raja Bali merampas semua kapal asing
yang terdampar di wilayah kerajaanya
3)
Kerajaan-kerajaan
di Bali menolak tunduk kepada pemerintah Belanda
5. Perang Banjar (1859-1863)
Penyebab terjadinya perang Banjar
melawan kolonial Belanda adalah :
1)
Penangkapan
Prabu Anom yang terkenal menentang VOC
2)
Belanda
campur tangan dalam urusan kerajaan Banjar dengan mengangkat Pangeran
Tamjidillah sebagai raja Banjar menggantikan Sultan Adam.
Perlawanan rakyat Banjar terhadap
Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayat yang dibantu Kyai Demang
Leman,Haji Buyasin,dan Haji Nasrun. Akan tetapi perlawanan rakyat Banjar
semakin lemah setelah tokoh-tokoh pemimpin Banjar ditangkap Belanda. Akibatnya
Banjar menjadi wilayah kekuasaan Belanda.
6. Perang Aceh (1873-1904)
Penyebab terjadinya perang Aceh
melawan pemerintah kolonial Belanda adalah :
1)
Belanda
menuntut Aceh mengakui kekuasaan pemerintah Kolonial Hindia-Belanda
2)
Belanda
turut campur dalam urusan luar negeri Aceh
Ditandatanganinya Traktat
Sumatera tahun 1871 yang memberikan kebebasan Belanda memperluas kekuasaan ke
Sumatera termasuk Aceh. Pemimpin perjuangan melawan Belanda antara lain : Teuku
Umar,Teuku Cik Di Tiro,Panglima Polim,Cuk Nyak Dien,dan Cuk Meutia.
Meskipun perang sudah berlangsung
lama Belanda belum sepenuhnya menguasai Aceh. Oleh karena itu Belanda mengirim
Dr.Snouck Hurgronje untuk meneliti kehidupan sosial budaya Aceh. Dr. Snouck
Hurgronje dalam bukunya De Atjeher menyarankan kepada pemerintah Belanda harus
melakukan serangan besar-besaran dalam menghadapi perang Aceh.
Pada tahun 1899 pasukan Belanda
(Pasukan Marsose) yang dipimpin kolonel Van Heutz menyerang Aceh secara
besar-besaran sehingga para pemimpin Aceh satu-persatu gugur dan tertangkap.
Akhirnya Sultan Muhammad Daud Syah dipaksa menandatangani perjanjian tersebut
Aceh harus tunduk pada pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda.
H. Gerakan Protes Petani
Perjuangan rakyat Indonesia
melawan Kolonial Belanda tidak hanya dilakukan dalam bentuk perang, tetapi juga
dalam bentuk gerakan protes petani. Gerakan protes petani adalah gerakan yang
dilakukan para petani sebagai ungkapan protes kebijakan pemerintah kolonial.
Faktor-faktor pendorong
timbulnya gerakan protes petani antara lain :
1)
Kebencian
para petani,adanya pemberlakuan berbagai pajak yang memberatkan
2)
Para
pengusaha bertindak sewenang-wenang
3)
Adanya
praktek penindasan dan perbudakan
4)
Adanya
keyakinan datangnya ratu adil yang akan embebaskan mereka.
Gerakan protes petani,misalnya :
1)
Di
Ciamis 1886 dipimpin oleh Mohammad Idris
2)
Di
Condet 1912 dipimpin oleh Entong Gendut
3)
Di
Surabaya 1916 dipimpin oleh Sadikin.
I. Berakhirnya
Pemerintahaan Hindia-Belanda
Sejarah panjang masa berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda sebenarnya
telah mulai muncul karena diberlakukannya Politik Etis . Dengan dilakukannya
Politik Etis tersebut justru mengancam kedudukan pemerintahan Hindia Belanda
karena Politik Etis dapat menghadirkan lahirnya golongan terpelajar. Golongan
terpelajar inilah yang mempelopori lahirnya Pergerakan Nasional,
gerakan-gerakan anti penjajahan banyak bermunculan pada masa ini. Dimulai dari
masa pembentukan (1908-1920) berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat
Islam dan Indische Partij, masa radikal/nonkooperasi (1920-1930) berdiri
organisasi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Perhimpunan Indonesia (PI)
dan Partai Nasional Indonesia (PNI) serta pada masa moderat/kooperasi
(1930-1942) berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Di samping
itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi
perempuan.
Pihak Hindia Belanda mulai menjalankan tingkat penindasan baru untuk
menanggapi perkembangan tersebut. Dalam masalah politik, gerakan anti
penjajahan melanjutkan langkah-langkah yang tidak menghasilkan apa-apa.
Pemerintahan Hindia Belanda memasuki tahapan yang paling menindas dan paling
konservatif dalam sejarahnya pada abad XX.
Tanda-tanda runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda semakin menguat ketika
berkobar Perang Dunia II di Eropa yang ditandai dengan penyerbuan Jerman atas
Polandia pada tanggal 1 September 1939, kemudian Jerman yang pada saat itu
dipimpin oleh Hitler menyerbu negeri Belanda pada tanggal 10 Mei 1940 yang
menyebabkan pemerintah Belanda lari ke pengasingan ke London. Pada bulan
September 1940, Pakta Tiga Pihak mengesahkan persekutuan Jepang-Jerman Italia.
Prancis dikalahkan oleh Jerman pada bulan Juni 1940. Pada bulan September,
pemerintah Prancis di Vichy yang bekerja sama dengan pihak Jerman
memperbolehkan Jepang membangun pangkalan-pangkalan militer di Indo-Cina yang
merupakan jajahan Prancis. Pada saat itu pemimpin-pemimpin Jepang mulai
terang-terangan tentang “pembebasan” Indonesia. Di Den Haag sebelum jatuhnya
negeri Belanda dan di Batavia sesudah itu, Jepang mendesak agar Belanda
memperbolehkan memasuki Indonesia seperti mereka diperbolehkan di Indocina,
tetapi perundingan-perundingan itu akhirnya mengalami kegagalan pada bulan Juni
1941 dan pada bulan Juli balatentara Jepang di Indocina diperkuat. Bulan Oktober
1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai Perdana Menteri.
Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki
melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka
melihat, bahwa Amerika Serikat, Inggris dan Belanda harus dihadapi sekaligus,
apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi
setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi, yang sangat mereka butuhkan,
baik untuk industri di Jepang, maupun untuk keperluan perang.
Kini peperangan di Asia sudah diambang pintu. Admiral Isoroku Yamamoto,
Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani
yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh
potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk (pengangkut pesawat
tempur), 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah
ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam
serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal
perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur dan pada
akhirnya pada tanggal 8 Desember 1941 (7 Desember di Hawaii), Jepang menyerang
basis perang Amerika Serikat di Pearl Harbour, mereka juga menyerang Hongkong,
Filipina dan Malaysia yang dilakukan oleh kekuatan kedua yaitu sisa kekuatan
Angkatan Laut yang mereka miliki yang mendukung Angkatan Darat dalam Operasi
Selatan atau Filipina dan Malaysia tersebut yang kemudian penyerangan itu akan
dilanjutkan ke Jawa.
Karena penyerangan itu pulalah negeri Belanda mengikuti jejak
sekutu-sekutunya menyatakan perang terhadap Jepang. Pada tanggal 10 Januari
1942 penyerbuan Jepang ke Indonesia dimulai. Pada tanggal 15 Februari,
pangkalan Inggris di Singapura juga menyerah. Pada akhir bulan Februari
tepatnya tanggal 27 Februari 1942 balatentara Jepang berhasil menghancurkan
armada gabungan Belanda, Inggris, Australia dan Amerika dalam pertempuran di
laut Jawa. Tanggal 28 Februari 1942, Tentara ke 16 di bawah pimpinan Letnan Jenderal
Hitoshi Imamura mendarat di tiga tempat di Jawa Banten, Eretan Wetan dan Kragan
dan segera menggempur pertahanan tentara Belanda. Setelah merebut Pangkalan
Udara Kalijati, Letnan Jenderal Imamura membuat markasnya di sana. Imamura
memberikan ultimatum kepada Belanda, bahwa apabila tidak menyerah, maka tentara
Jepang akan menghancurkan tentara Belanda.
Kemudian pada 8 Maret 1942, pihak Belanda di Jawa menyerah dan Gubernur
Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh Stachouwer ditawan oleh pihak
Jepang. Dengan demikian, bukan saja de facto, melainkan juga de jure, seluruh
wilayah bekas Hindia Belanda sejak itu berada di bawah kekuasaan dan
administrasi Jepang. Dann pada saat itulah kekuasaan Hindia Belanda
di Indonesia berakhir.
J. Organisasi Pergerakan Kebangkitan Nasional
Tahun 1908 merupakan titik awal bangkitnya kesadaran
nasional. Dimulai pada tahun tersebut mulai bermunculan organisasi pergerakan
nasional yang pertama (Budo Utomo – 20 Mei 1908), yang kemudian disusul oleh
organisasi-organisasi lainnya (Sarekat Islam berdiri tahun 1905, namun saat itu
masih berbentuk sarekat dagang yang awalnya hanya mengayomi pedagang pedagang
Islam). Dengan demikian perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan
itu telah memasuki tahap baru, yang lain sifatnya dengan perjuangan masa
sebelum tahun 1908.
Perjuangan bangsa egaraia untuk mencapai kemerdekaannya memiliki egar dan sifat-sifat perjuangan yang berbeda setelah tahun 1908, berikut sifat-sifat perjuangan bangsa egaraia untuk mencapai kemerdekaannya setelah tahun 1908 :
1) Menggunakan organisasi yang teratur dan lebih
terstruktur.
2) Bersifat nasional, artinya sudah terjadi kerja sama
antar daerah di seluruh Indonesia.
3) Tidak tergantung pada satu orang (pimpinan). Artinya,
jika pimpinan / sesorang ditangkap, perannya dapat digantikan oleh yang lain.
Pergerakan nasional di Indonesia sendiri lahir karena adanya beberapa egara, yaitu egara-faktor dari dalam dan luar negeri.
Berkut beberapa egara lahirnya pergerakan nasional di egaraia dari dalam negeri :
1) Timbulnya kaum terpelajar. Mereka inilah yang memolopori pergerakan
nasional.
2) Penderitaan rakyat yang sudah cukup lama, sehingga menimbulkan dorongan
yang kuat untuk berjuang membebaskan diri dari segala penjajahan yang
menyebabkan penderitaan.
3) Pengalaman perjuangan masa lampau. Perjuangan fisik dan bersifat kedaerahan
ternyata tidak banyak berhasil, sehingga mendorong untuk mengubah cara
perjuangan menjadi lebih egaraia dan lebih terkoordinasi.
Berkut beberapa egara lahirnya pergerakan nasional di egaraia dari luar negeri :
1) Adanya pengaruh dari gerakan nasional di egara-negara
lain. Misalnya gerakan nasional di Filipina dan India.
2) Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun
1904-1905. Hal ini telah membangkitkan semangat banyak bangsa Asia bahwa mereka
dapat mengusir bangsa eropa (penjajah) jika mereka bersungguh sungguh, termasuk
Indonesia untuk mengusir Belanda (kaum penjajah).
Untuk lebih mempersingkat waktu Berikutnya akan diulas organisasi-organisasi yang berdiri pada masa Pergerakan Nasional. Beberapa organisasi yang berdiri pada masa tersebut adalah sebagai berikut :
1. Sarekat Islam (16 Oktober 1905)
Syarikat Islam / Sarekat Islam (disingkat SI) dahulu
bernama Sarekat Dagang Islam (disingkat SDI) didirikan oleh Haji Samanhudi pada
tanggal 16 Oktober 1905, Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi pertama yang
lahir di Indonesia, pada awalnya Organisasi Sarekat Islam yang dibentuk oleh
Haji Samanhudi ini merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang
masuknya pedagang asing yang ingin menguasai ekonomi rakyat.
 |
Atas prakarsa H.O.S. Cokroaminoto, nama Sarekat Dagang
Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam (SI), dengan tujuan untuk
memperluas anggota sehingga tidak hanya terbatas pada pedagang saja. Tujuan
SI ialah membangun persahabatan, persaudaraan dan tolong-menolong di
antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat.
Berdasarkan Akte Notaris pada tanggal 10 September
1912, ditetapkan tujuan Sarekat Islam sebagai berikut :
1) Memajukan perdagangan
2) Membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam
bidang usaha (permodalan)
3) Memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli
4) Memajukan kehidupan agama Islam
Karena perkembangannya yang pesat pada waktu SI pusat mengajukan diri sebagai Badan Hukum, awalnya Gubernur Jendral Idenburg menolak. Badan Hukum hanya diberikan pada SI lokal. Meskipun dalam anggaran dasarnya tidak tampak adanya unsur politik, namun dalam kegiatannya Syarikat Islam menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah hindia Belanda.
Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Syarikat Islam (SI) pusat diberi pengakuan sebagai Badan Hukum pada bulan Maret tahun 1916. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Volksraad tahun 1917, yaitu HOS Tjokroaminoto, sedangkan Abdoel Moeis yang juga tergabung dalam Central Sarekat Islam menjadi anggota volksraad atas namanya sendiri berdasarkan ketokohan, dan bukan mewakili Central Sarekat Islam sebagaimana halnya HOS Tjokroaminoto yang menjadi tokoh terdepan dalam Central Sarekat Islam.
Namun Tjokroaminoto tidak lama berada di lembaga yang dibuat Pemerintah Hindia Belanda tersebut dan Tjokroaminoto keluar dari Volksraad (semacam Dewan Rakyat), karena volksraad di anggap sebagai "Boneka Belanda" yang hanya mementingkan urusan penjajahan di Hindia Belanda dan tetap mengabaikan hak-hak kaum pribumi. Sebelumnya Tjokroaminoto ketika itu sudah menyuarakan agar bangsa Hindia (Indonesia) diberi hak untuk mengatur urusan dirinya sendiri, namun hal ini ditolak oleh pihak Belanda.
Sarekat Islam yang mengalami perkembangan pesat, kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Paham ini disebarkan oleh H.J.F.M Sneevliet yang mendirikan organisasi ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging) pada tahun 1914. Pada mulanya ISDV sudah mencoba menyebarkan pengaruhnya, namun karena paham yang mereka anut tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia melainkan diimpor dari Eropa oleh orang Belanda, sehingga usahanya tidak berhasil. Kemudian mereka menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal sebagai "Blok di dalam", mereka berhasil menyusup ke dalam tubuh SI oleh karena dengan tujuan yang sama yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme namun dengan cara yang berbeda.
Dengan usaha yang baik, mereka berhasil memengaruhi tokoh-tokoh muda SI seperti Tan Malaka, Darsono, Alimin Prawirodirdjo dan Semaoen. Hal ini menyebabkan SI pecah menjadi "SI Putih" yang dipimpin oleh Tjokroaminoto dan "SI Merah" yang dipimpin Semaoen.
2. Budi Utomo (20 Mei 1908)
Organisasi Budi Utomo (juga disebut Boedi Oetomo)
merupakan sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para
mahasiswa STOVIA yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei
1908. Yang Digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dimana sebelumnya ia telah
berkeliling Pulau Jawa untuk menawarkan idenya membentuk Studiefounds.
Sejatinya organisasi ini Dipelopori oleh pemuda-pemuda dari STOVIA, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamong Praja Magelang dan Probolinggo serta Sekolah Sore untuk Orang Dewasa di Surabaya. Para pelajar terdiri dari Muhammad Saleh, Soeradji, Soewarno A., Suwarno B., R. Gumbreg, R. Angka, Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soetomo. Nama Budi Utomo sendiri diusulkan oleh Soeradji dan semboyan yang dikumandangkan adalah Indie Vooruit (Hindia Maju) dan bukan Java Vooruit (Jawa Maju).
 |
Gagasan Studiesfounds yang ditawarkan oleh Dr. Wahidin
Sudirohusodo sejatinya bertujuan untuk menghimpun dana guna memberikan beasiswa
bagi pelajar yang berprestasi dan memiliki perekonomian yang lemah sehingga
tidak dapat melanjutnya studinya. Gagasan itu tidak terwujud, akan tetapi
gagasan itu melahirkan Budi Utomo. Tujuan Budi Utomo sendiri ialah memajukan
pengajaran dan kebudayaan.
Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, Budi Utomo
menerapkan usaha-usaha sebagai berikut :
1)
memajukan pengajaran
2)
memajukan perdagangan, peternakan dan pertanian
3)
menghidupkan kembali kebudayaan.
4)
memajukan teknik dan ndustry
Seandainya dilihat dari tujuannya, Budi Utomo bukan
merupakan organisasi politik akan tetapi merupakan organisasi pelajar dengan
pelajar STOVIA yang menjadi bagian intinya. Sampai menjelang kongresnya yang
pertama di Yogyakarta organisasi ini telah memiliki 7 cabang, yakni di Bogor,
Batavia, Bandung, Yogyakarta, Magelang, Ponorogo dan Surabaya, dalam mengejar kepentingannya Budi
Utomo pada dasarnya menerapkan strategi dengan bersifat kooperatif
terhadap pemerintah belanda.
Untuk mengkonsolidasi diri (dengan dihadiri 7 cabangnya), Budi Utomo menggelar kongres yang pertama di Yogyakarta yaitu pada 3-5 Oktober 1908. Kongres menghasilkan kesepakatan sebagai berikut.
1) Kegiatan Budi Utomo terutama difokuskan pada bidang
pendidikan dan kebudayaan.
2) Budi Utomo tidak ikut dalam mengadakan kegiatan
politik.
3) Yogyakarta ditetapkan sebagai pusat organisasi.
4) R.T. Tirtokusumo (Bupati Karanganyar) dipilih sebagai
ketua Budi Utomo.
5) Ruang gerak Budi Utomo terbatas pada Pulau Jawa dan
Madura.
Sampai dengan akhir tahun 1909, Budi Utomo telah memiliki 40 cabang dengan jumlah anggota sekitar 10.000 orang. Akan tetapi, dengan adanya kongres tersebut mulailah terjadi pergeseran pimpinan dari generasi muda ke generasi tua. Sehingga tidak sedikit anggota muda yang menyingkir dari barisan depan, dan menyisakan golongan priayi dan pegawai negeri sebagai anggota mayoritas di Budi Utomo. Dengan demikian, sifat protonasionalisme dari para pemimpin yang tampak pada awal berdirinya Budi Utomo terdepak ke belakang.
Mulai tahun 1912, saat Notodirjo menjadi ketua Budi Utomo menggantikan R.T. Notokusumo, Budi Utomo ingin mengejar ketinggalannya. Akan tetapi, hasilnya tidak begitu signifikan karena pada saat itu telah muncul organisasi-organisasi nasional lainnya, seperti Indiche Partij (IP) dan Sarekat Islam (SI). Akan tetapi Budi Utomo tetap memiliki andil dan jasa yang besar dalam sejarah pergerakan nasional, yaitu telah membuka jalan dan memelopori gerakan kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu setiap tanggal 20 Mei (Tanggal Berdirinya Budi Utomo) ditetapkan sebagai hari Kebangkitan Nasional.
3. Muhammadiyah (18 November 1912)
Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta,
pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama
Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan K. H. Ahmad Dahlan, Tujuan
didirikannya Muhammadiyah adalah memajukan pengajaran Islam, mengembangkan
pengetahuan Islam dan cara hidup menurut peraturan Islam, membantu dan meningkatkan
kehidupan sosial masyarakat Islam.
 |
Untuk mencapai tujuan partai, Muhammadiyah menempuh usaha-usaha, antara lain :
1) Mendirikan, memelihara, dan membantu pendirian sekolah
berdasarkan agama Islam untuk memberantas buta huruf
2) Mendirikan dan memelihara masjid, langgar, rumah
sakit, dan rumah yatim piatu
3) membentuk badan perjalanan haji ke tanah suci.
Muhammadiyah berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Itulah sebabnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama Islam secara modern dan memperteguh keyakinan tentang agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Kegiatan Muhammadiyah juga telah memperhatikan pendidikan wanita yang dinamakan Aisyiah,
Sejak berdiri di Yogyakarta (1912) Muhammadiyah terus mengalami perkembangan yang pesat. Sampai tahun 1913, Muhammadiyah telah memiliki 267 cabang yang tersebar di Pulau Jawa. Pada tahun 1935, Muhammadiyah sudah mempunyai 710 cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.
K. H. Ahmad Dahlan sendiri memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 - 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah digantikan oleh KH Ibrahim yang kemudian memimpin Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar 3 tahunan dan seperti saat ini Menjadi Muktamar 5 tahunan.
4. Indische Partij (25 Desember 1912)
Indische Partij (IP) berdiri di Bandung pada tanggal
25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai, yakni Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar
Dewantara), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker (Setyabudi Danudirjo).
 |
Indische Partij memiliki cita-cita untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan (keturunan) Arab, Cina dan sebagainya. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa indonesia dengan semangat nasionalisme Indonesia. Cita-cita Indische Partij banyak disebar luaskan melalui media surat kabar De Expres. Selain itu juga disusun program kerja sebagai berikut :
1) Meresapkan cita-cita nasional Hindia (Indonesia).
2) Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian
antara agama yang satu dengan agama yang lainnya
3) Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di
bidang pemerintahan, maupun kemasyarakatan.
4) Dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk
kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah.
5) Berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua
orang Hindia.
6) Memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan
pemerintahan.
Dengan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan seperti itu maka dapat diketahui bahwa Indische Partij berdiri di atas nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indische Partij adalah partai politik pertama di Indonesia dengan haluan kooperasi. Sehingga dalam waktu yang las an cepat Indische Partij memiliki 30 cabang dengan anggota mencapai 7.000 orang yang kebanyakan orang Indonesia.
Oleh karena sifatnya yang progresif dengan menyatakan diri sebagai partai politik yang memiliki tujuan Indonesia merdeka sehingga pemerintah hindia belanda tidak mau memberikan status badan las dengan las an Indische Partij bersifat politik dan akan mengancam ketertiban umum. Meskipun demikian, para pemimpin Indische Partij masih terus menjalankan propaganda untuk menyebarkan pemikiran-pemikirannya.
Salah satu hal yang membuat pemerintah Hindia Belanda geram adalah tulisan Ki Hajar Dewantara yang berjudul Als ik een Nederlander was (seandainya saya seorang Belanda) yang isinya berupa sindiran terhadap ketidak adilan di daerah jajahan belanda. Karena kegiatan Indische Partij sangat mencemaskan pemerintah Belanda maka pada bulan Agustus 1913 ketiga pemimpin Indische Partij dijatuhi hukuman pengasingan dan mereka bertiga memilih Negeri Belanda sebagai tempat pengasingannya.
Setelah diasingkannya ketiga pemimpin Indische Partij maka eksistensi Indische Partij makin berkurang. Kemudian Indische Partij merubah namanya menjadi Partai Insulinde dan pada tahun 1919 berubah lagi menjadi National Indische Partij (NIP). Pada perjalanannya National Indische Partij tidak pernah mempunyai pengaruh yang singnifikan di masyarakat sehingga pada akhirnya hanya menjadi perkumpulan orang-orang terpelajar.
5. Partai Komunis Indonesia (9 Mei 1914)
Benih-benih paham Marxis dibawa masuk ke Indonesia
oleh seorang Belanda yang bernama H.J.F.M. Sneevliet. Atas dasar Marxisme
inilah kemudian pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang, Sneevliet bersama-sama
dengan P. Bersgma, H.W. Dekker dan J.A. Brandsteder berhasil mendirikan
Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Ternyata ISDV tidak mampu
berkembang sehingga Sneevliet melakukan infiltrasi (penyusupan) kader-kadernya
ke dalam tubuh Sarekat Islam (SI) dengan menjadikan anggota-anggota ISDV
sebagai anggota SI, dan sebaliknya anggota-anggota SI dijadikan anggota ISDV.
 |
Dengan cara itu Sneevliet dan ISDV mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan Sarekat Islam, lebih-lebih setelah berhasil mengambil alih beberapa pemimpin SI, seperti Semaun dan Darsono. Mereka inilah yang dididik secara khusus untuk menjadi tokoh-tokoh Marxisme tulen. Akibatnya SI Cabang Semarang yang sudah berada di bawah pengaruh ISDV semakin jelas warna Marxisnya dan selanjutnya terjadilah perpecahan dalam Sarekat Islam.
Pada tanggal 23 Mei 1923 ISDV berubah nama menjadi Partai Komunis Hindia dan selanjutnya pada bulan Desember 1924 menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Susunan pengurus PKI, antara lain Semaun (ketua), Darsono (wakil ketua), Dekker (bendahara) dan Bersgma (sekretaris).
PKI semakin aktif dalam kancah politik dan untuk menarik massa PKI menghalalkan secara cara dalam propagandanya. Sampai-sampai tidak segan-segan untuk mempergunakan kepercayaan rakyat seperti Ramalan Jayabaya dan Ratu Adil.
Kemajuan yang diperolehnya ternyata membuat PKI lupa diri sehingga merencanakan suatu petualangan politik. Pada tanggal 13 November 1926 PKI melancarkan pemberontakan di Batavia dan disusul di daerah-daerah lain, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Sumatra Barat pemberontakan PKI dilancarkan pada tanggal 1 Januari 1927. Dalam waktu yang singkat semua pemberontakan PKI tersebut dapat ditumpas. Akhirnya, ribuan rakyat ditangkap, dipenjara, dan dibuang ke Tanah Merah dan Digul Atas (Papua).
6. Gerakan Pemuda / Tri Koro Dharmo / Jong Java (7
Maret 1915)
Gerakan pemuda Indonesia, sejatinya sudah dimulai
sejak berdirinya Budi Utomo, akan tetapi sejak kongresnya yang pertama, peran pemuda
di Budi Utomo telah banyak diambil oleh golongan tua (kaum priayi dan pegawai
negeri) sehingga para pemuda kecewa dan keluar dari organisasi tersebut.
Baru beberapa tahun kemudian, berdirilah Tri Koro Dharmo, Tri Koro Dharmo (Jong Java) merupakan sebuah organisasi kepemudaan yang didirikan oleh Satiman Wirjosandjojo di Gedung STOVIA tanggal 7 Maret 1915 dengan nama awal Tri Koro Dharmo(Memiliki makna : Tiga Tujuan Mulia). Perkumpulan pemuda ini didirikan atas dasar banyaknya pemuda yang menganggap bahwa Budi Utomo merupakan organisasi elite.
|
Trikoro Dharmo yang diketui oleh R. Satiman Wiryosanjoyo merupakan organisasi
pemuda yang pertama yang anggotanya terdiri dari para siswa sekolah menengah
yang berasal dari Jawa dan Madura. Trikoro Dharmo, artinya tiga tujuan mulia,
yakni sakti, budi, dan bakti. Tujuan Trikoro Dharmo ialah sebagai
berikut :
1) Menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya
2) Mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi bumi
putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan
3) Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala
bahasa dan budaya.
Tujuan tersebut sebenarnya baru merupakan tujuan perantara. Adapun tujuan yang sebenarnya ialah seperti apa yang tertulis dalam majalah Trikoro Dharmo yakni mencapai Jawa raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antara pemuda-pemuda Jawa, Madura, Sunda, Lombok dan Bali. Oleh karena sifatnya yang masih Jawa ea rah maka para pemuda di luar Jawa (tidak berbudaya Jawa) kurang senang.
Untuk menghindari perpecahan, pada kongresnya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918 nama Trikoro Dharmo diubah menjadi Jong Java (Pemuda Jawa). Yang dimaksudkan untuk ea merangkul para pemuda dari Madura, Bali dan Sunda. Bahkan tiga tahun kemudian atau pada tahun 1921 terbersit ide untuk menggabungkan Jong Java dengan Jong Sumatranen Bond, akan tetapi upaya ini belum ea terlaksana.
Sejalan dengan berdirinya Jong Java, pemuda-pemuda di daerah lain juga membentuk organisasi serupa, seperti Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Selebes, dan lain-lain. Pada hakikatnya semua organisasi itu masih bersifat kedaerahan (ea r), namun semuanya mempunyai tujuan ea rah kemajuan Indonesia, khususnya memajukan daerah nya sendiri-sendiri.
Pada tahun 1925 wawasan organisasi ini makin meluas, menyerap gagasan persatuan Indonesia dan pencapaian Indonesia merdeka. Sehingga Pada tahun 1928 Jong Java siap bergabung dengan organisasi kepemudaan lainnya dan ketuanya R. Koentjoro Poerbopranoto, menegaskan kepada anggota bahwa pembubaran Jong Java semata-mata untuk kepentingan tanah air. Oleh karena nya sejak 27 Desember 1929, Jong Java pun bergabung dengan Indonesia Moeda
7. Taman Siswa (3 Juli 1922)
Sekembalinya dari pengasingannya di Negeri Belanda
(1919), Suwardi Suryaningrat (lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara)
menfokuskan perjuangannya dalam bidang pendidikan. Pada tanggal 3 Juli 1922 Ki
Hajar Dewantara sukses mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta.
Dengan berdirinya Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara memulai gerakan
baru bukan lagi dalam bidang politik akan tetapi di bidang pendidikan, yakni
dengan mendidik angkatan muda dengan jiwa kebangsaan Indonesia berdasarkan akar
budaya bangsa.
 |
Taman Siswa merupakan nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara (Suwardi Suryaningrat) pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta (Taman berarti tempat bermain atau tempat belajar, dan Siswa berarti murid). Pada saat pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama "National Onderwijs Institut Taman Siswa", yang merupakan realisasi gagasan dia bersama-sama dengan teman di paguyuban Sloso Kliwon. Sekolah Taman Siswa ini sekarang berpusat di balai Ibu Pawiyatan (Majelis Luhur) di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, dan memiliki 129 sekolah cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia.
Prinsip dasar dalam sekolah Taman Siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru dikenal sebagai Patrap Triloka. Konsep ini dikembangkan oleh Ki Hadjar Dewantara setelah ia mempelajari sistem pendidikan progresif yang diperkenalkan oleh Rabindranath Tagore (India/Benggala) dan Maria Montessori (Italia). Patrap Triloka memiliki unsur-unsur (dalam bahasa Jawa)
1) Ing ngarsa sung tulada
"(yang) di depan memberi teladan"),
2) Ing madya mangun karsa "(yang) di tengah
membangun inisiatif/kemauan"),
3) Tut wuri handayani
"dari belakang mendukung").
Berkat jasa dan perjuangannya yakni mencerdaskan Indonesia melalui sekolah Taman Siswa maka setiap tanggal 2 Mei (hari kelahiran Suwardi Suryaningrat / Ki Hajar Dewantara) maka ditetapkan sebagai hari Pendidikan Nasional. Selain itu, "Tut Wuri Handayani" juga ditetapkan sebagai semboyan yang terukir dalam lambang Departemen Pendidikan Nasional.
8 .Partai Nasional Indonesia (4 Juli 1927)
Algemeene Studie Club di Bandung yang didirikan oleh
Ir. Soekarno pada tahun 1925 telah mendorong para pemimpin lainnya untuk
mendirikan partai politik dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia yang
kemudian pada tahun 1928 Berganti nama dari Perserikatan Nasional Indonesia
menjadi Partai Nasional Indonesia. PNI didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli
1927 oleh 8 pemimpin, yakni Ir. Soekarno (sebagai ketuanya), Ir. Anwari, Mr. Budiarto,
dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Dr. Samsi, Mr. Sunaryo dan Mr. Iskak.
Mayoritas dari mereka merupakan mantan anggota Perhimpunan Indonesia di Negeri
Belanda yang baru pulang ke indonesia. Setelah berdirinya Partai Nasional
Indonesia para pelajar yang tergabung dalam Algemeene Studie Club yang diketuai
oleh Ir. Soekarno turut pula bergabung dengan partai ini.
Radikal PNI telah terlihatan sejak awal berdirinya. Hal ini tercermin melalui
anggaran dasarnya bahwa tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan strategi
perjuangannya nonkooperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, PNI sudah
merumuskan program kerja sebagaimana dijelaskan dalam kongresnya yang pertama
di Surabaya pada tahun 1928, yaitu seperti berikut :
1)
Usaha
politik, dengan memperkuat
rasa kebangsaan (nasionalisme) dan kesadaran atas persatuan bangsa Indonesia,
memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan, mempererat kerja sama dengan negara
negara di Asia, dan memberantas segala rintangan bagi kemerdekaan diri dan
kehidupan politik.
2)
Usaha
sosial, yaitu memajukan
pengajaran yang bersifat nasional, meningkatkan derajat kaum wanita, memajukan
transmigrasi, memerangi pengangguran, memajukan kesehatan rakyat,
antara lain dengan mendirikan poliklinik.
3)
Usaha
ekonomi, yakni memajukan
perdagangan pribumi, kerajinan, serta mendirikan bank-bank dan koperasi.
Untuk menyebarluaskan gagasannya, PNI menbuat propaganda-propaganda, baik lewat surat kabar, seperti Persatuan Indonesia di Batavia dan Banteng Priangan di Bandung, maupun lewat para pemimpin khususnya Bung Karno sendiri. Dalam waktu singkat, PNI telah berkembang pesat sehingga menimbulkan kekhawatiran di sisi pemerintah Belanda. Pemerintah selanjutnya memberikan peringatan kepada pemimpin PNI agar menahan diri dalam propaganda, ucapan, serta tindakannya.
Dengan adanya isu bahwa pada awal tahun 1930 PNI akan melakukan pemberontakan maka pada tanggal 29 Desember 1929, pemerintah Hindia Belanda mengadakan penggeledahan secara masal dan menangkap 4 pemimpinnya, yaitu Ir. Soerkarno, Gatot Mangunprojo, Soepriadinata, dan Maskun Sumadiredja. Kemudian mereka ber 4 diajukan ke pengadilan di Bandung.
Pengadilan para tokoh yang ditangkap ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1930. Setelah diadili di pengadilan Belanda maka para tokoh ini dimasukkan ke penjara Sukamiskin. Dalam masa pengadilan ini Ir. Soekarno membuat pembelaan dengan menulis pidato Indonesia Menggugat dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya.
Untuk memperdalam materi 8 Organisasi Pergerakan Kebangkitan nasional ada baiknya sobat juga membaca materi Pergerakan Kebangsaan Indonesia dan materi 10 Latar Belakang Lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia (Lengkap)
Demikianlah Materi 8 Organisasi Pergerakan Kebangkitan nasional. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat MARKIJAR.Com dan dapat mengambil pelajaran / menambah wawasan sobat mengenai Organisasi Pergerakan Kebangkitan nasional, sifat-sifat perjuangan setelah tahun 1908 dan sebab-sebab dari dalam negeri dan luar negeri lahirnya pergerakan nasional, Sekian dan Terimakasih atas Kunjungannya.
DAFTAR
PUSTAKA :
Kantaprawira, Rusadi, 1999, Sistem
Poloitik Indonesia: Suatu Model Pengantar, Bandung, Sinar Baru Algensindo.
Budiardjo Miriam, 2010, Dasar-Dasar
Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
Wardono, Agus, 2006, Sejarah, Klaten,
Viva Pakarindo.
SUMBER LAIN :
http://lenywidhy.blogspot.co.id/2013/11/makalah-masa-penjajahan-belanda-di.html
http://www.markijar.com/2016/10/8-organisasi-pergerakan-kebangkitan.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar